satu tahun terakhir 2010, Kebumen mengalami dua kali masa kepemimpinan. satu semester pertama pemerintahan dijalankan oleh KH. Nasirudin Al mansur yang melanjutkan kepemimpinan Rustriningsih. semester kedua Buyar Winarso berpasangan dengan Juwarni, setelah memenangkan Pilkada 2010 mengembang mandat pemerintahan sekaligus visi dan misi Kebumen untuk segera terentas dari kubangan kemiskinan.
usai pilkada, saat ini kebumen dalam bayang-bayang masa transisi. sebagai ajang kontestasi politik pilkada yangakhirnya dimenangkan Buyar Winarso-Juwarni belum menampakan prestasi yang cukup berarti. pertama, dalam domain elite birokrasi (eksekutif) dan elite politik lokal (legislative) malah menampilkan konsolidasi transaksional untuk mempertemukan kepentingan masing-masing terutama terhadap,kue,anggaran,daerah.
kedua, terjadi fragmentasi atau keretakan dalam tubuh masyarakat sipil, minimal dalam arena NGO/LSM Kebumen. paling tidak ada trend dinamika masyarakat sipil yang terjadi di Kebumen. sebuah kelazim politik paska pilkada, pasti melahirkan sentimen politik dari kelompok pemenang. kelompok pemenang pilkada Kebumen cenderung secara halus meminimalisir peran NGO yang dulu berseberangan secara politik.
usai pilkada, saat ini kebumen dalam bayang-bayang masa transisi. sebagai ajang kontestasi politik pilkada yangakhirnya dimenangkan Buyar Winarso-Juwarni belum menampakan prestasi yang cukup berarti. pertama, dalam domain elite birokrasi (eksekutif) dan elite politik lokal (legislative) malah menampilkan konsolidasi transaksional untuk mempertemukan kepentingan masing-masing terutama terhadap,kue,anggaran,daerah.
kedua, terjadi fragmentasi atau keretakan dalam tubuh masyarakat sipil, minimal dalam arena NGO/LSM Kebumen. paling tidak ada trend dinamika masyarakat sipil yang terjadi di Kebumen. sebuah kelazim politik paska pilkada, pasti melahirkan sentimen politik dari kelompok pemenang. kelompok pemenang pilkada Kebumen cenderung secara halus meminimalisir peran NGO yang dulu berseberangan secara politik.
akhirnya kalangan LSM yang dulu dipandang cukup grounded masuk ke dalam sistem pemerintahan dan politik daerah pelan-pelan sedang/akan disingkirkan. namun pada saat yang sama, friksi antar aktor di dalam sistem pemerintahan dan peta politik daerah itu sendiri masih memberi peluang bagi kelompok ini untuk berkontestasi di arena tersebut.
dengan performa yang berbeda formal yang berbeda, paska Pilkada juga melahirkan kelompok oportunis yang dulu membenalukan diri pada elite politik yang saat ini memenangkan kompetisi pilkada. jika kelompok ini berhasil merangsek ke dalam jantung pertahanan kelompok penguasa, maka peta politik masyarakat sipil pun akan kembali pada sejarah saat Rustriningsih berkuasa. dalam ingatan kita masih tertatah betul, saat tensi gerakan anti korupsi di Kebumen naik, maka dengan sigap Rustriningsih mengkonsolidasikan kelompok masyarakat sipil untuk menjadi tameng kekuatan untuk menghadapi kelompok anti korupsi. Kondisi gerakan mas
ketiga, pemerintah Kebumen saat ini belum memperlihatkan prestasi yang signifikan. janji politik yang saat ini terintegrasikan dalam dokumen arah kebijakan pembangunan daerah (RPJMD) belum jelas implementasi di lapanganya. sistem perencanaan dan penganggaran kabupaten masih sebatas menjalankan sistematika dan siklus formal tahunan saja tanpa melahirkan program daerah yang prospektif terhadap penanggulangan kemiskinan dan pengentasan kaum perempuan dari marginalisasi yang diakibatkan oleh kebijakan daerah. transfer anggaran baik dari pusat ke daerah maupun dari daerah ke desa masih berbau dengan aroma pemotongan. penumpang-penumpang gelap kebijakan (rent seekers) cenderung semakin marak dan berhasil memangkas berbagai anggaran program-program daerah baik program dari pusat, program daerah, samapi program skala desa pun masih tega merek sunat.
Dengan ragam yang berberda, pemerintah daerah malah tertolong dengan kreatifitas masyarakat sipil. sebagai contoh, kegiatan grebek sampah berpotensi menaikan great pemerintah yang sebenarnya kegiatan tersebut jauh agenda pemerintah sendiri. keterlibatan pemerintah dalam agenda itu tidak lain karena bertemunya visi pemerintah dengan masyarakat sipil.
ketiga, pemerintah Kebumen saat ini belum memperlihatkan prestasi yang signifikan. janji politik yang saat ini terintegrasikan dalam dokumen arah kebijakan pembangunan daerah (RPJMD) belum jelas implementasi di lapanganya. sistem perencanaan dan penganggaran kabupaten masih sebatas menjalankan sistematika dan siklus formal tahunan saja tanpa melahirkan program daerah yang prospektif terhadap penanggulangan kemiskinan dan pengentasan kaum perempuan dari marginalisasi yang diakibatkan oleh kebijakan daerah. transfer anggaran baik dari pusat ke daerah maupun dari daerah ke desa masih berbau dengan aroma pemotongan. penumpang-penumpang gelap kebijakan (rent seekers) cenderung semakin marak dan berhasil memangkas berbagai anggaran program-program daerah baik program dari pusat, program daerah, samapi program skala desa pun masih tega merek sunat.
Dengan ragam yang berberda, pemerintah daerah malah tertolong dengan kreatifitas masyarakat sipil. sebagai contoh, kegiatan grebek sampah berpotensi menaikan great pemerintah yang sebenarnya kegiatan tersebut jauh agenda pemerintah sendiri. keterlibatan pemerintah dalam agenda itu tidak lain karena bertemunya visi pemerintah dengan masyarakat sipil.
namun secara spiritual, pemerintah masih bermadzhab project bukan visi ideal membangun kelestarian baik berbasis basic need masyarakat maupun peta permasalahan lingkungan yang dihadapi masyarakat. bisa dibayangkan kalau tidak ada kreasi dari masyarakat sipil, maka pemerintah saat ini barangkali masih tetap diam dan tidak membuat gelanggang untuk menjelaskan kepda publik tentang kerja dan kinerja mereka sebagai pelayan publik.
0 komentar:
Posting Komentar