Pengahargaan pemerintah yang baik (Good Governance Award) Kabupaten Kebumen tahun 2007, sebagai simbol pemerintah yang bisa melayani warga, yang kemudian dibungkus dengan tata kelola pemerintah yang baik. Menyandang penghargaan itu seyogyanya diteruskan dengan Imembumikan SKPD dan Satker, serta pemerintah terkecil dengan partispiatif masyarakat luas. Tata kelola pemerintah yang baik diera demokrasi partisipatif, yakni sistem pelayanan yang melibatkan masyarakat. Sebab kedaulatan pembangunan adalah ditangan rakyat, pemerintah menjadi sebuah system pelayanan sesuai dengan kebutuhan rakyat.
Pembangunan selama ini hanya diserahkan pada pemerintah dan beberapa kelompok masyarakat saja, sehingga pembanguan tidak membumi, solusinya perencanna, aplikasi dan evaluasi menggunakan sistem partisipatif ini yang perlu diterapkan
Menurut kami (DPC REPDEM Kebumen) pelayanan komunikasi saja eksekutif dengan legislatif, sementara pelayanan SKPD rakyat sesuai dengan kebutuhan sudah berjalan baik, tapi ada beberapa belum mencapai maksimal sesuai dengan program sasaran pembangunan.
Rekomendasi pembangunan 5 tahun Kedepan di Kebumen,
1. Mampu membumikan “Good governance award” disemua pelayanan rakyat, dan disesuai kemampuan SDM dan SDA,
solusi; dengan cara melepas jeratan otonomi daerah Kebumen yang sangat membebani ruang gerak kebijakan tata kelola, sebab salama UU Otda No 25 th 2010 yang sebenarnya Kabupaten Kebumen belum siap dilaksanakan.
2. Pemerinrtah Kebumen dan rakyat Kebumen harus berani memunculkan identitas pemerintah yang jelas.
Solusi; bersikap tegas dalam mereformasi birokratif, legislatisi dan semua unsur agar berpihak pada rakyat yang lemah, sebab kemiskin no 5 Se jawa tengah.
3. Ada kebebasan ruang gerak warga untuk mendapatkan pengetahuan SDM disegala bidang (ekonomi hukum, pendidikan, budaya ),
Solusi denga cara penyadaran aktif sampai pada bersama-sama melaksanakan tugas dan fungsi stakelholder pembangunan
4. Adanya prioritas pembangunan 2011-2017 yakni pertanian,
Rasionalisasinya : Pemerintah Kebumen belum bisa mengaplikasikan makna “Good governance (pemerintah yang baik) dengan membumi, memang membutuhkan waktu dan perencanaan yag tepat di Musrenbang Kabupaten,
Tawaran Solusi Membumikan Good Governance Award
1. Pembangunan harus diprioritaskan di bidang Pertanian di kab. Kebumen, sebba mayoritas 70 % pertanian. Hal ini sebuah kekuatan utama dalam menopang rakyat Kebumen 1,3 juta. Pertanian sebagai wilayah yang belum disukai atau justru dianak tirikan, sehingga dalam mengfungsikan bidang pertanian tak maksimal.
2. Peningkatan dan merubah kebijakan program adanya kebijakan bottom down (arus bawah para petani), sehingga para petani sebagai pelaku pembangunan.Bukan sebagai sasaran pembangunan, sehingga ada partisiasi dan peran yang kuat mencapai program.
3. Pembangunan masih berpihak pada kapitalis (pengusaha luar), sehingga belum membumikan program untuk rakyat, sehingga menguntungkan kapitalis dari luar Kebumen, sementara kita sebagai tuan rumah belum bisa diberi ruang gerak yang bebas sebagai kepemilikian akses.sehingga hanya menjadi konsumen dan penonton.
4. Mengfungsikan kekuatan SDM dan SDA yang tepat sasaran, tanpa harus menggantungkan dari bantuan pemerintah atau pengusaha, sehingga petani menjadi kuat dan berdaya.
5. Adanya keungulan produk pertanian, sesuai dengan potensi yang dimiliki, sehingga Kebumen, mempunyai identitas yang jelas.
Kebumen, 6 Januari 2011
Eko Wahyudi S.Pd,I Supariyati, SE
Ketua Sekretaris
0 komentar:
Posting Komentar