 PRESIDEN SBY/IST |
 |
RMOL. Presiden SBY kembali dituding membohongi rakyat, terutama masyarakat petani. Tudingan ini dinilai cukup beralasan. Pasalnya, SBY hingga memasuki periode kedua masa kepemimpinan belum jua merealisasikan janjinya untuk membagikan tanah kepada rakyat. Termasuk, janji menyelesaikan konflik tanah yang ada.
Demikian disampaikan Dede Sheneba dari Konsorsium Pembaruan Agraria dalam konferensi di kantor Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Jalan Borobudur, Jakarta, Minggu (17/4).
"Dia (SBY) justru melakukan regulasi yang bertentangan dengan petani itu sendiri. Tidak ada pengadaan tanah untuk petani apalagi pembagian pupuk. Itu jauh sekali," ujar Dede lagi.
Dede mengambil contoh, kasus tanah di Merauke Papua seluas 10 ribu hektar. Tanah tersebut justru dialihkan ke swasta, dalam hal ini perusahaan Merauke Integrated Food and Energy. Malahan penguasaan lahan adat oleh swasta ini dijamin secara legal melalui Peraturan Pemerintah 18/2010.
"Jadi tidak ada untuk petani. Jangan-jangan yang dimaksud SBY dengan reformasi agraria itu adalah memperluas lahan oleh swasta dan petani untuk jadi buruh," tukas Dede.
"Jadi dari awal bohong, banyak hal yang diucapkan SBY dengan tindakan di lapangan melalui regulasi yang kita cek berbeda jauh," ucapnya lagi. [wid]
0 komentar:
Posting Komentar